DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Paper ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara

Dosen pengampu : Zaidah Nur Rosidah, S.H, M.H

Disusun oleh :

Aji Muhamad Sidik                (122.121.007)

Angga Budi Saputra               (122.121.008)

Arifin Ali Mustofa                  (122.121.009)

Asih Pusposari                        (122.121.010)

Astutik Fadhilah                     (122.121.011)

Edo Firmansyah                      (122.121.012)

Eko Budi Setyo AF                (122.121.013)

PROGRAM STUDI AHWAL ASY- SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Untuk menjalankan pemerintahan dalam arti luas, Negara republik Indonesia mempunyai lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kenegaraan tersebut diatur dalam undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Menurut UUD 1945 lembaga-lembaga kenegaraan itu ialah:

a.       Lembaga tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b.      Lembaga-lembaga tinggi Negara yaitu: Presiden,DPA, BPK, MA, dan DPR.

Bahwa menurut UUD1945, DPR menempati kedudukan cukup kuat berdampingan dengan pemerintah, telah cukup dipahami. Namun, dalam praktiknya ternyata bukan hanya para pengamat yang menilai bahwa DPR belum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. 

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian DPR

Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu Negara perlu disusun Undang-undang dan peraturan lainnya. Di Indonesia, undang-udang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, DPR disebut lembaga legislative, yakni lembaga pembuat atau penyusun undang-undang.

DPR ialah suatu lembaga tinggi Negara yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPR dipilih dalam suatu pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali.

DPR atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, menjaga, serta memajukan kepentingn rakyat. Selain itu, DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama presiden, DPR juga menetapkan anggaran pendapatan dan anggaran pembelanjaan Negara tiap-tiap tahun.[1]

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial pasal 5 ayat 1 UUD 1945 dari presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu, hilannya dominasi presiden dalam proses pembuatan undang-undang. Perubahan itu penting, artinya karna undang-undang adalah produk hukum paling dominan untuk menerjemahkan rumusan normative yang terdapat dalam UUD 1945.[2]

2.      Perkembangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

a.       DPR pada masa RIS 1949

pada tanggal 27 desember 1949 lahirlah Republic Indonesia Serikat (RIS). Dalam Negara serikat, kekuaaan tertinggi (kedaulatan) dalam Negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. Senat ialah badan perwakilan dari Negara-negara bagian dalam lingkungan Negara serikat (RIS). Senat bersanma-sama pemerintah dan DPR yang berwenang menetapkan undang-undang RIS. DPR Negara RIS terdiri dari 150 orang anggota.

b.      DPR pada masa UUDS-1950

Dalam perkembangannya, Negara RIS ini tidak memuaskan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 agustus 1950 negara RIS diganti dengan Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI).

Konstitusi (UUD) RIS 1949 diganti dengan undang-undang sementara tahun 1950 (UUDS 1950). Dengan demikian senat Negara RIS dihapuskan, dan yang masih tetap ada ialah DPRS. DPRS republic Indonesia terdiri atas:

                                                        i.            Seluruh anggota dpr-ris

                                                      ii.            Seluruh anggota senat-ris

                                                    iii.            Seluruh anggota BP-KNP(R.I)

                                                    iv.            Seluruh anggota DPA(R.I)

DPRS beranggotakan 236 orang. Pada tanggal 29 september 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota DPR. Dalam pemilian umum tahun 1955 terpilih 272 orang anggota DPR.

c.       DPR Gotong Royong (DPR-GR)

Pada tanggal 5 juli 1959 presiden republic Indonesia mengeluarkan dekrit presiden yang isi pokoknya antara lain:

                                            i.            Menyatakan berlaku kembali UUD 1945

                                          ii.            Menyatakan tak berlaku lagi UUDS 1950

                                        iii.            Dalam waktu singkat akan dibentuk DPR Sementara.

Demikianlah ada tanggal 22 juli 1959 DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 ditetapkan menjadi DPR Sementara, sambil menunggu DPR yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berlaku kembali.

Pada tanggal 24 juni 1960 DPR Sementara diganti dengan DPR Gotong-Royong yang berjumah 283 orang.

d.      DPR hasil pemilihan umum

Pada tahun 1966 lahirlah pemerintahan orde baru yang bertekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sehubungan dengan itulah maka telah dibentuk UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum.

Pemilihan umum 3 juli 1971 dan tahun 1982 telah diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih naggota DPR (460 orang). 

3.      Fungsi, wewenang dan hak Dewan Perwakilan Rakyat.

      Fungsi Dewa Perwakilan Rakyat

a.       Fungsi legislasi, Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.

b.      Fungsi anggaran, Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadapan rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

c.       Fungsi pengawasan, Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Fungsi-fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka representasi rakyat terhadap pemerintah. (UUD 1945 pasal 20A ayat (1)** “Dewan Perwakilan Rakat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”[3] dan UU.No. 27 tahun 2009 pasal 69 ayat (1-2) dan pasal 70 ayat (1-3).

      Hak Dewan Perwakilan Rakyat

DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat yang diatur dalam pasal 20A ayat (2)** “dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain udang-undang dasar ini, dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

      Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

a.       Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, dalam pasal 5 (1)*.

b.      Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk dijadikan undang-undang. Dalam pasal 22 ayat (2) “peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan berikut”

c.       Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pasal 22D ayat (1)*** “dewan perakilan daerah dapat mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan deganperimbangan keuangan pusat daerah”

d.      Pembahasan dan persetujuan RAPBN yang diajukan oleh presiden, pasal 23 ayat (2 dan 3)***

(2) rancangan undang-undang anggaran penapatan dan belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah.

(3) apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh presiden, pmerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahuun lalu.

e.       persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dalam pasal 11 ayat (1 dan 2)****

(1)   presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

(2)   Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengaharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetjuan dewan perwakian rakyat.

f.       Memberikan pertimbangan kepada presiden tentang pemberian amnesti dan abolisi. Dalam pasal 14 ayat (2)* “presiden memerikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat”

g.      Memberikan pertimbangan presiden terhadap pengangkatan duta besar, dalam pasal 13 ayat (2)*  dan penerimaan penempatan duta besar dari negara lain pasal 13 ayat (3)*.

h.      Memilih anggota BPK dengan melihat pertimbangan DPD, pasal 23F (1)***. “anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan dan diresmikan oleh presiden.

i.        Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang disampaikan oleh BPK.

j.        Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial, pasal 24B (3)*** ”anggota komisi yudisisal diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat”

k.       Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial untuk ditetapkan oleh presiden sebagai hakim agung, pasal 24A (3)*** “calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden”

l.        Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk diresmikan dengan  keputusan presiden, pasal 24C(3)***. “mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan leh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh makhamah agung, tiga orang dari DPR Dan tiga orang dari presiden”

4.      Tata cara pembentukan undang-undang

Dalam pembentukan undang-undang, DPR memegang kekuasaan dalam membentuk UU pasal 20 (1)*, anggota DPR dan presiden juga berhak untuk mengajukan usulan berupa RUU pasal 21* dan 5 (1)*, kemudian RUU tersebut dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila RUU tersebut diterima maka dilakukan pengesahan, dan apabila dalam waktu tiga puluh hari RUU tersebut tidak disahkan, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan dalam pasal 20 (5)**. Apabila tidak mendapat persetujuan, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu paal 20 (3)*.

  

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. (Jakarta: Kencana, 2010).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

v  UU Dewan Perwakilan Rakyat

v  UU Dewan Perwakilan Daerah

v  UU Kekuasaan Pemrintahan Negara

v  UU Hal Keuangan

v  UU Kekuasaan Kehakiman

v  UU Badan Penyelidik Keuangan

---

[1] C.S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Hal. 474-475.

[2] Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 191-192.

[3] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentang Dewan Perwakilan Rakyat.